Pasal 43A

Pasal43A (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. (2) KetentuanminimumpidanapenjaradalamPasal5,Pasal6,Pasal7,Pasal8,Pasal9,dan Pasal10 Undang-undang inidan Pasal13 Undang-undang Nomor31Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi. (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undangini.” 8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagaiberikut: “Pasal43B… “Pasal43B Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang HukumPidana jis. Undang-undang Nomor1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan DenganKejahatanTerhadapKeamananNegara,dinyatakantidakberlaku.” PasalII Undang-undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannyadalamLembaranNegaraRepublikIndonesia. DisahkandiJakarta padatanggal21Nopember2001 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA MEGAWATISOEKARNOPUTRI DiundangkandiJakarta padatanggal21Nopember2001 SEKRETARISNEGARAREPUBLIKINDONESIA, ttd BAMBANGKESOWO LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2001NOMOR134 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA NOMOR20TAHUN2001 TENTANG PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR31TAHUN1999 TENTANGPEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI. I. UMUM Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3874)diundangkan,terdapatberbagaiinterpretasiataupenafsiranyang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undangNomor31Tahun1999. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangannegara,tetapijugatelahmelanggarhak-haksosialdan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepadaterdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalammemberantastindakpidanakorupsi,perludiadakanperubahanatasUndang-undangNomor 31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan,