⚠️ Pasal 98 muncul 5× dalam dokumen ini dengan isi yang berbeda-beda, dan tidak dapat dipastikan mana yang dimaksud. Teks di bawah adalah salah satunya — verifikasi dengan sumber resmi JDIH.
Pasal 98 Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana pedara paling lama I (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20O.00O.0O0,OO (dua ratus juta rupiah). 34. Ketentuan Pasal 10OB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 100Et Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (41, Pasal 16 ayat (l), Pasal 21, Pasal 23 ayat (l), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.O00.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 35. Ketentuan Pasal 1O0C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1O0C. . . SK No 095983 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - r45- Pasal 1O0C Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, hurufg, hurufh, hurufi, hurufj, hurufk, hurufl, atau huruf m dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.00O.0O0,O0 (seratus juta rupiah). 36. Ketentuan Pasal lol diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
⚠️ Teks ini bersumber dari korpus Buyung. Selalu verifikasi dengan sumber resmi JDIH.